BERBAGI

Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR, Agun Gunandjar Sudarsa, mengakui pelaksanaan otonomi daerah (Otda) yang telah berjalan selama ini perlu dievaluasi agar tata pemerintahan ini keberadaannya bisa memperkokoh NKRI.

Dalam Seminar Nasional di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, dirinya memaparkan ada tiga masalah yang perlu dibenahi dari Otda.

Pertama, egoisme kedaerahan yang berlebihan. “Ada yang merasa sebagai daerah paling berjasa dalam kontribusi nasional”, ujarnya.

BACA JUGA  Bamsoet Ajak IMI Jadi Duta Empat Pilar

Kedua, liberalisasi ekonomi global ke daerah yang tidak terkontrol pusat.

Ketiga, kebijakan pemerintah pusat yang tidak konsisten dengan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, UU Tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah, UU Tentang Pemerintahan Daerah, UU Tentang Kementriaan Negara, dan UU Tentang Desa.

Perangkat hukum yang ada menurut pria yang akrab dipanggil Kang Agun itu diberlakukan setengah hati. “Kewenangan diberikan belum sepenuhnya disertai penyerahan alokasi anggaran”, ungkapnya.

BACA JUGA  Warganet Bandung Ngobrol Bareng MPR

Diungkapkan, konsep Otda dimulai awal reformasi, pasca Amandemen UUD 1945 dan rampung tahun 2002. DPR dan Pemerintah pun telah mengesahkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang di dalammya mengatur tentang desa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here