BERBAGI

Laporan : Heri SUroyo
JAKARTA – Ketua Fraksi Golkar MPR Agun Gunanjar Sudarsa menilai sulit berbicara etika jika bangsa ini belum bisa menegakkan penyelenggaraan negara dengan benar.

Misalnya, dalam penegakan hukum. Kalau koruptor ditulis dengan nama jelas, tidak pakai inisial. Sebaliknya kasus narkoba pakai inisial dan mukanya ditutup. Padahal, sama-sama praduga tak bersalah.

Demikian disampaikan Agun dalam diskusi empat pilar MPR RI, ‘Etika Politik Pilpres’ bersama pengamat politik dari Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (16/11).

BACA JUGA  Bamsoet Dukung Gerakan Nasional Kembali ke Masjid

Sama halnya dengan hak berpolitik bagi mantan napi korupsi kata Agun, bahwa napi itu sudah menjalani hukumannya di penjara dan denda yang harus dibayarkan. Sehingga setelah itu hak politiknya tidak boleh dicabut.

“Faktanya KPU membuat aturan melarang napi menjadi caleg. Padahal itu bertentangan dengan UU Pemilu. Karena itu pula, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berbeda dengan Mahkamah Agung (MA). Kalau begitu, bunuh saja napi itu di Lapas,” ujarnya kecewa.

BACA JUGA  Pilkada Menguatkan, Bukan Memecah NKRI

Juga terkait dengan kebhinekaan, toleransi, dan keber-agama-an. Menurut politisi Golkar itu, bangsa ini sudah selesai dengan masalah agama itu sejak Proklamisi 17 Agustus 1945. Tapi orang yang beribadah di rumah, di Ruko dan sebagainya justru masih dipermasalahkan.

Demikian juga halnya soal suara adzan sholat. Disusul dengan tumbuhnya aliran dan faham-faham keislaman yang baru.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here