BANDAR LAMPUNG – Anggota Komisi III DPRD Lampung, Abdul Haris Munir, mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Lampung yang merespons tuntutan petani pada peringatan Hari Tani Nasional (HTN), Rabu (24/9/2025).
Dalam aksi tersebut, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menemui massa dan memastikan Pemprov segera membentuk tim fasilitasi penyelesaian konflik agraria. Tim ini akan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), BUMN, DPRD Lampung, serta pemangku kepentingan lainnya.
Munir menyebut kebijakan itu sebagai langkah revolusioner untuk menyelesaikan sengketa lahan yang hampir merata di berbagai kabupaten/kota.
“Ada konflik di Gunung Sari yang sudah puluhan tahun dengan KAI, ada sengketa dengan perusahaan perkebunan, termasuk di Lampung Tengah dan Way Terusan. Semua ini butuh solusi bersama yang mengedepankan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan DPRD akan berperan aktif dalam tim agar aspirasi petani benar-benar terakomodasi.
“Sektor pertanian tidak bisa dipandang sebelah mata. Ini penyumbang terbesar PDRB Lampung dan mayoritas masyarakat menggantungkan hidup dari hasil bumi,” kata Munir.
Menurutnya, pemerintah provinsi maupun kabupaten harus memberi perhatian mendasar dan substansial pada sektor pertanian.
“Produk unggulan Lampung harus kita lindungi, kita prioritaskan, dan kita dorong sampai pasar nasional bahkan internasional. Dari hulu sampai hilirnya akan kami kawal,” pungkasnya.
Penulis : Desty
